Model-Model dalam Analisis Kebijakan Publik


Kajian tentang kebijakan publik juga membahas tentang model-model dalam analisa kebijakan publik. Model ini sendiri sebenarnya merupakan representasi teori yang disederhanakan tentang dunia nyata. Ia lebih merujuk pada sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakn realitas. Berbeda dengan teori yang kesahihannya telah dibuktikan melalui pengujian emperis, model didasarkan pada isomorphism, yaitu kesamaan kesamaan antara kenyataan satu dengan kenyataan lainnya. Atau dapat juga dikatakan, model adalah isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris. Dengan kedudukannya sebagai isomorfisme antara dua atau lebih teori em­piris, sehingga model seringkali sulit untuk diuji kebenarannya di lapangan. Namun demikian, meskipun model belum menjadi teori empiris, model tetap dapat diguna­kan sebagai pedoman yang sangat bermanfaat dalam penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan penggalian ataupun penemuan-penemuan baru. Jika ditilik dari fungsinya, perbedaan antara teori empiris dengan model adalah teori em­piris difungsikan untuk menjelaskan (to explain) gejala sosial, sedangkan model men­jadi pedoman untuk menemukan (to discover) dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial. Dalam ilmu, model merupakan representasi dari sebuah realitas.

Pada dasarnya pikiran manusia tidak mampu memahami semua realitas secara keseluruhan, tetapi hanya dapat mengisolasi dan memahami bagian-bagian dari rea­litas itu. Kemudian dengan menggunakan bagian-bagian dari realitas itu, pikiran ma­nusia membangun ide atau gagasan. Dengan demikian, sekalipun model tidak sama dengan teori, mengingat konsep-konsep yang diidealisasikan dalam model-model tidak sama dengan konsep-konsep teoritis, tetapi jika model benar-benar isomorfis dan dapat ditemukan bukti-bukti empirisnya, maka model akan menjadi sebuah teori.

Penggunaan model untuk mengkaji kebijakan publik akan sangat besar sekali manfaatnya. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini. Pertama, kebijakan publik merupakan proses yang kompleks. Oleh karena itu, sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks tersebut. Dengan adanya model-model analisis kebijakan publik, seperti misalnya model implementasi kebijakan, maka kita akan lebih mudah untuk memilah-milah proses-proses implementasi kebijakan ke dalam elemen-elemen im­plementasi yang lebih sederhana. Hal ini akan sangat berguna untuk melihat variabel­-variabel apa saja yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Kedua, seperti telah dikemukakan di atas, yakni sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakannya terlebih da­hulu, maka peran model dalam menjelaskan kebijakan publik akan semakin berguna.

Model kebijakan yang paling baik menurut Lester dan Stewart adalah model elitis dan model pluralis.

  1. Model Elitis

Di sebagian besar negara-negara berkembang dan negara yang mendasarkan diri pada sistem otoriter, seperti misalnya Kuba dan Korea Utara, model elitis meru­pakan model yang cukup baik untuk menganalisis kebijakan publik yang berlangsung di negara-negara tersebut. Model mi mempuyai asumsi bahwa kebijakan publik da­pat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari elit yang memerintah. Argu­mentasi pokok dari model ini adalah bahwa bukan rakyat atau “massa” yang menen­tukan kebijakan publik melalui tuntutan-tuntutan dan tindakan mereka, tetapi kebi­jakan publik ditentukan oleh elit yang memerintah dan dilaksanakan oleh pejabat-­pejabat dan badan-badan pemerintah yang berada di bawahnya.

Thomas Dye dan Harmon dalam The Irony ofDemocracy memberikan suatu ringkasan pemikiran menyangkut model ini, yakni :

  1. Masyarakat terbagi dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan (power) dan massa yang tidak mempunyai kekuasaan. Hanya seke­lompok kecil saja orang yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat sementara massa tidak memutuskan kebijakan.

  2. Kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang dipengaruhi. Para elit ini (the rulling class) biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang ekonominya tinggi.

  3. Perpindahan dari kedudukan non-elit ke elitis sangat pelan dan berkesinam­bungan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya ka­langan non-elit yang telah menerima konsensus elit yang mendasar yang dapat diterima ke dalam lingkaran yang memerintah.

  4. Elit memberikan konsensus pada nilai-nilai dasar sistem sosial dan pemeliharaan sistem. Misalnya, di Amerika Serikat konsensus elit mencakup perusahaan swasta, hak milik pribadi, pemerintahan terbatas dan kebebasan individu.

  5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan-tuntutan massa, tetapi nilai-nilai elit yang berlaku. Perubahan-perubahan dalam kebijakan publik ada­lah secara inkremental daripada secara revolusioner. Perubahan-perubahan secara inkremental memungkinkan tanggapan-tanggapan yang timbul hanya mengancam sistem sosial dengan perubahan sistem yang relatif kecil dibandingkan bila perubahan tersebut didasarkan teori rasional komprehen­sif.

  6. Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari massa yang apatis. Sebaliknya, para elit mempengaruhi massa yang lebih besar.

Namun demikian, walaupun model ini dapat sangat berguna untuk menjelas­kan kebijakan yang berlangsung di negara-negara otoriter, tetapi model ini bersifat agak provokatif. Dalam pandangan model ini, kebijakan merupakan produk elit, merefleksikan nilai-nilai mereka dan membantu tujuan-tujuan mereka. Walaupun salah satu dari tujuan-tujuan itu mungkin merupakan keinginan untuk mernberikan kesejahteraan massa.

Model elit lebih memusatkan perhatian pada peranan kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu sistem politik beberapa orang memerintah orang banyak, para elit po­litik yang mempengaruhi massa rakyat dan bukan sebaliknya. Namun demikian, apakah para elit memerintah dan menentukan kebijakan dengan pengaruh yang kecil dari massa merupakan proposisi yang sulit dibuktikan. Untuk mempertahankan pro­posisi ini secara berhasil seorang ilmuwan politik Robert Dahl mengatakan bahwa orang harus mengidentifikasi “kelompok yang mengendalikan dibandingkan dengan ukuran mayoritas, yang bukan merupakan artefak dari peraturan-peraturan demokra­tik, suatu minoritas individu-individu yang mempunyai pilihan-pilihan yang secara teratur berlaku dalam kasus-kasus perbedaan pilihan-pilihan tentang masalah-masa­lah politik pokok.

2. Model Pluralis

Berkebalikan dengan model elit yang titik perhatiannya lebih bertumpu pada elit politik, maka model pluralis lebih percaya pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam sistern demokrasi. Di negara-negara berkembang model elitis akan cukup memadai untuk menjelaskan proses politik yang berlangsung, namun akan kesulitan dalam menjelaskan proses politik di negara yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi, terlebih demokrasi pluralis seperti di Amerika Serikat.

Pandangan-pandangan pluralis disarikan dari ilmuwan Robert Dahl dan David Truman. Pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut:

  1. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu­individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan.

  2. Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, hubungan­hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelah keputusan ini dibuat maka hubungan-hubungan kekuasaan tersebut tidak akan nampak, hubungan ini akan digantikan oleh seperangkat hubungan kekuasaan yang berbeda ketika keputusan selanjutnya hendak dibuat.

  3. Tidak ada pembedaan yang tetap di antara “elit” dan “massa”. Individu­individu yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dalam suatu waktu tidak dibutuhkan oleh individu yang sama yang berpartisipasi dalam waktu yang lain. Individu masuk dan keluar dalam partisipasinya sebagai pembuat keputusan digolongkan menjadi aktif atau tidak aktif dalam politik.

  4. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang tinggi, kese­hatan merupakan aset dalam politik, tetapi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak aset politik yang ada.

  5. Terdapat banyak pusat kekuasaan di antara komunitas. Tidak ada kelom­pok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan untuk semua masalah kebijakan.

  6. Kompetisi dapat dianggap berada di antara pemimpin. Kebijakan publik le­bih lanjut dipandang merefleksikan tawar-menawar atau kompromi yang dicapai di antara kompetisi pemimpin-pemimpin politik.

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 2 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih dan Muhammad Aqsha Ash Shiddiq Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: