Mahkamah Konstitusi


Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.  Adapun di Indonesia  Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak dikenal dalam UUD 1945 baik istilah maupun kelembagaannya, dan baru dikenal pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (Constitution Court) dalam dunia ketatanegaraan memang merupakan perkembangan baru. MK menjadi trend terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoritarian ke demokrasi. Secara teoritik, MK dibentuk dengan maksud agar berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan putusan mengenai presiden dan atau wakil presiden. Selain itu MK juga berperan di dalam melakukan proses “judicialization of politics” suatu proses untuk menguji bagaimana tindakan-tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi “Supreme Court” yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperli “judicial review” dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (Supreme Court).

Akan tetapi di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, yaitu Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, Jerman, Perancis, Rusia, Chechnya, Italia, Luxemburg, Mesir, Republik Slovakia, Republik Belarus (Constitutional Supervisor), Latvia,  Adzerbaijan, Republik Federal Yugoslavia, Bosnia Herzegovina, Slovenia dan sebagainya, dan termasuk Indonesia, memandang perlu untuk membentak Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak semua negara jenis ini membentuknya. Republik Filipina yang juga baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, juga tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Di samping itu, ada pula negara lain seperti Jerman yang memiliki “Federal Constitutional Court” yang tersendiri. Dan disetiap Negara Mahkamah Konstitusi memiliki nama yang berbeda, dan juga ada beberapa kewenangan yang berbeda pula, perbedaannya juga terdapat pada jumlah hakim nya, masa jabatan hakim

Di Indonesia Kekuasaan yang dimiliki oleh MK berdasarkan ketentuan UUD 1945 perubahan ketiga, terdapat 5 tugas pokok yang harus & dilaksanakan oleh MK yaitu: (1) membuktikan dugaan DPR tentang tindak pidana yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan membuktikan dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun 4 tugas pokok MK yang lain ialah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yaitu: (1) pengujian suatu UU terhadap UUD; (2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) pembubaran partai politik; dan (4) perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24 C ayat (1)). Sedangkan kekuasaan MA berdasarkan UUD 1945 perubahan ketiga, minimal terdapat 3 hal pokok yang diberikan kepada MA, yaitu: (i) berwenang mengadili pada tingkat kasasi; (ii) menguji peraturan perundang‑undangan di bawah UU; dan (iii) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU (Pasal 24 A ayat (1)).

Dari paparan di atas dan juga kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstritusi, maka dapat dipahami bahwa posisi Mahkamah ini sangatlah vital dan strategis. Apalagi keputusannya bersifat final dan mengikat. Kekuatan inilah yang seharusnya menjadikan Mahmakah ini benar-benar arif dalam menggunakan kewenangannya dan memberikan putusan secara bijak. Karena semuanya terkait dengan hal dan hak konstitusional rakyat.

Seperti yang pernah kita bahas teantang Transisi Demokrasi, maka apa yang disampaikan Patrick Merloeseorang anggota senior untuk Proses Pemilihan, Lembaga Demokratik Nasional untuk Urusan Internasional (NDI) bahwa salah satu penopang Pemilu adalah Militer bertindak netral dan profesional, dan Lembaga kehakiman yang mampu menegakan hukum. Hal ini semakin menguatkan bahwa posisi Lembaga Kehakiman apalagi Mahkamah Konstritusi sangatlah penting.

Adapun dalam kasus Mahkamah Konstitusi Mesir beberapa hari yang lalu, dimana Mahkamah membuat dua keputusan yang. Pertama adalah menyatakan Undang-undang (UU) Pemilu Parlemen tidak konstitusional, yang akhirnya juga menetapkan hasil pemilu juga tidak sah. Dan berlanjut pada putusan  membubarkan parlemen Mesir hasil pemilu yang didominasi kekuatan Islamis (Ikhwanul Muslimin dan Salafi). Kedua,  membatalkan Undang-Undang pengasingan politik terhadap mantan pejabat loyalis Mubarak, dalam kata lain memberi jalan bagi mantan perdana menteri era presiden Husni Mubarak, Ahmed Shafiq, untuk mengikuti pemilihan presiden.
Putusan Mahkamah Konstitusi Mesir ini sangat mengesankan bahwa mereka terkontaminasi kepentingan status qou (tidak netral) dan dapat dikatakan Lembaga kehakiman ini tidak mampu menegakan hukum.

Apalagi para hakim Mahkamah Konstitusi Mesir yang ada ini merupakan hakim yang dipilih oleh Hosni Mubarak, sebelum revolusi Mesir. Dan putusan ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Pertama, harus ada pemilihan parlemen ulang untuk menggantikan parlemen yang baru terpilih Januari lalu. Kedua, Mesir sementara tanpa konstitusi, karena parlemen yang dibubarkan sedang menyusun konstitusi baru.
Lalu kalau begitu dengan konstitusi yang mana Mahkamah Konstritusi melakukan judicial review terhadap Undang-undang (UU) Pemilu Parlemen dan Undang-Undang pengasingan politik terhadap mantan pejabat loyalis Mubarak ?

About these ads

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 2 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih dan Muhammad Aqsha Ash Shiddiq Lihat semua pos milik aviv

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: