Pola Hubungan Kaisar, Kabinet, Parlemen, dan Kehakiman Jepang


Kaisar Jepang menjadi lambang dari negara dan dari persatuan rakyat. Takhta Kekaisaran haruslah merupakan kedi­nastian dan diwariskan sesuai dengan Undang-Undang Istana Kaisar yang dikeluarkan oleh Parlemen. Kaisar memperoleh kedudukannya dari kehendak rakya­t yang memegang kedaulatan tertinggi.

Keluarga Kekaisaran Jepang

Keluarga Kekaisaran Jepang

Kaisar akan mengangkat Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen. Saran dan persetujuan dari kabinet harus di­minta bagi segala tindakan-tindakan dari Kaisar didalam hal-hal mengenai negara, dan kabinet harus bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Kaisar hanya melakukan tindakan-tindakan dalam hal-hal mengenai negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Dasar dan tidak boleh mempunyai kekuasaan yang dihubungkan dengan pemerintahan. Serta tidak ada hak milik yang dapat diberikan kepada, atau diterima oleh istana Kaisar, maupun pemberian apa pun, tanpa persetujuan dari Parlemen.

Kekuasaan eksekutif Jepang berada di tangan Kabinet. Kabinet menjalankan fungsi­-fungsi administratif umum dan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih dari antara anggota-anggota Parlemen dengan suatu resolusi dari Parlemen. Pemilihan ini haruslah mendahului semua kegiatan-kegiatan lainnya.

Perdana Menteri harus mengangkat menteri-­menteri negara. Walaupun demikian, suatu mayori­tas dari jumlah mereka harus dipilih dari antara anggota-anggota Parlemen dan Perdana Menteri dapat mengganti menteri-menteri Negara sebagaimana ia kehendaki.

Diet (Kokkai) adalah nama parlemen Jepang. Parlemen Jepang terdiri dari dua majelis (dua kamar/bicameral): Majelis Rendah Jepang (shugi’in/House of Representatives) dan Majelis Tinggi Jepang (sangi’in/House of Councillors).Kedua majelis dipilih secara langsung. Di samping memutuskan undang-undang, Parlemen Jepang ini bertanggung jawab memilih Perdana Menteri Jepang.

Menurut Konstitusi Jepang, Kokkai adalah “aparatur kekuasaan negara tertinggi” dan “satu-satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang” di Jepang. Selain undang-undang, anggota parlemen juga bertugas dalam menyetujui anggaran negara dan meratifikasi perjanjian negara.

Jumlah anggota tidak ditetapkan. Majelis Rendah mempunyai 480 anggota (sejak tahun 1996) yang bertugas selama empat tahun. Meskipun begitu, majelis ini dapat dibubarkan kapanpun juga jika sang perdana menteri memutuskan untuk mengadakan pemilu sebelum berakhirnya masa tugas. Majelis Tinggi mempunyai 242 anggota yang bertugas selama enam tahun. Keanggotaan parlemen terbuka kepada warga Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis Rendah) dan 30 tahun (untuk Majelis Tinggi). Gedung Parlemen Nasional (kokkai-gijido) terletak di Nagatacho, Chiyoda, Tokyo.

Shugi-in/House of Representatives adalah nama majelis rendah dalam Parlemen Jepang. Majelis ini merupakan majelis yang lebih kuat dibandingkan dengan Majelis Tinggi Jepang. Anggotanya dapat memilih untuk membatalkan veto yang ditetapkan majelis tinggi dengan mayoritas sebesar 2/3. Shugi-in dapat dibubarkan Perdana Menteri Jepang kapan saja atau melalui mosi tidak percaya, sehingga para anggotanya sering hanya sempat bertugas sekitar dua atau tiga tahun saja.

Ada beberapa perbedaan antara Majelis Rendah dan Tinggi, antara lain adalah: Majelis Rendah memiliki beberapa kekuasaan yang tidak diberikan kepada Majelis Tinggi. Bila sebuah rancangan undang-undang dilewatkan oleh majelis rendah, tetapi diveto oleh majelis tinggi, Majelis Rendah dapat melewati keputusan yang dibuat di Majelis Tinggi dengan sebuah veto yang menghasilkan persetujuan sebesar dua pertiga dari yang hadir. Dalam kasus persetujuan, dana, dan pemilihan perdana menteri, Majelis Tinggi hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak memblok legislasi. Sebagai hasilnya majelis rendah dianggap lebih berkuasa.

Anggota dari majelis rendah, yang dipilih dengan masa tugas empat tahun, menjabat lebih pendek dibanding dengan anggota majelis tinggi, yang dipilih untuk menjabat selama enam tahun. Majelis Rendah dapat juga dibubarkan oleh perdana menteri atau melalui mosi tidak percaya, sedangkan Majelis Tinggi tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu Majelis Rendah dianggap lebih sensitif terhadap pendapat rakyat, dan diberi nama “majelis rendah”. Istilah ini juga merupakan warisan dari Konstitusi Meiji 1889, ketika Kizokuin (nama majelis tinggi pada tahun 1889–1947) berfungsi sebagai majelis tinggi aristokratik.

Check and balances Parlemen kepada kabinet dapat dilihat dalam hal Kabinet dengan ketuanya bertanggungjawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang anggota­nya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri. Masing-masing House juga dapat melakukan pe­nyelidikan dalam hubungannya dengan pemerintah, dan dapat meminta kehadiran dan testimoni dari saksi-saksi, dan disediakannya catatan-catatan. Dilain pihak Perdana Menteri dan menteri-menteri lainnya dari negara dapat, pada setiap saat, muncul di dalam salah satu House untuk tujuan berbicara mengenai rencana undang-undang, tanpa mengindahkan apa­kah mereka anggota daripada House atau tidak. Mereka harus muncul bilamana kehadiran mereka.

Bab VI Konstitusi Jepang mengatur tentang Kehakiman dengan jumlah 7 pasal (Pasal 76-Pasal 82). Seluruh kekuasaan kehakiman adalah di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak ada pengadilan luar biasa boleh diada­kan, dan tidak juga sesuatu organ atau badan dari eksekutif diberi kekuasaan kehakiman yang final. Semua hakim-hakim haruslah tidak terikat di dalam melaksanakan keyakinan mereka dan harus hanya terikat oleh Undang-Undang Dasar ini dan undang-undang. Sehingga lembaga Kehakiman benar-benar netral dan independen.

Independensi ini juga termasuk dari pengaruh eksekutif dan atau legislatif, sehingga tidak boleh ada tindakan disipliner terhadap hakim-hakim yang dilakukan oleh sesuatu organ eksekutif atau legislatif. Dilain pihak, Menteri-menteri negara, selama masa jabatan mereka, tidak boleh dikenakan tindakan hukum tanpa persetujuan dari Perdana Menteri. Walaupun demikian, hak untuk mengambil tindakan tersebut tidaklah dirusakkan karena hal ini.

Namun dalam permasalahan pengangkatan Hakim Agung ada campur tangan Eksekutif, dimana Hakim Agung (kecuali Hakim Kepala) harus diangkat oleh Kabinet. Sedangkan Hakim-hakim pada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah harus diangkat oleh Kabinet dari suatu daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.

Kabinet dengan persetujuan Kaisar juga melakukan fungsi dalam hal pemutusan atas amnesti umum, amnesti khu­sus, pengurangan hukuman, menunda pelaksana­an hukuman, dan pemulihan hak-hak, yang sebenarnya menjadi wilayah lembaga Yudikatif.

Adapun hubungan antara kehakiman dengan parlemen dapat kita lihat ketika anggota-anggota dari kedua Houses (Majelis Tinggi dan Rendah) tidak boleh dinyatakan bertanggung jawab diluar House untuk pidato-pidato, perdebatan-perdebatan atau suara yang diberikan di dalam House. Dilain pihak, parlemen harus membentuk suatu pengadilan tindak pidana bagi pejabat-pejabat umum diantara anggota-anggota kedua Houses untuk tujuan meng­adili mereka oleh para hakim terhadap siapa tindakan-­tindakan pemindahan telah diadakan. Serta hal-hal yang berhubungan dengan tindak pida­na pejabat-pejabat umum harus diatur dengan un­dang-undang.

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: