Sistem Pemerintahan Jepang dan Indonesia


Tulisan ini merupakan tulisan lama, ia disajikan sebagai tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan ketika Kuliah S 2, Mudah-mudahan bisa bermamfaat :

Secara lompatan sejarah, maka Jepang melakukan lompatan yang sangat jauh dan cepat perkembangannya, sejak pra sejarah, zaman klasik, pertengahan sampai zaman modern Jepang memberikan sebuah pelajaran bagi dunia tentang bagaimana cara bangkit dari kehancuran dan melompat dengan cepat dan dengan jarak yang jauh, (Kaizen, perbaikan terus menerus).

Negara Demokrasi Pasifis Jepang

Negara Demokrasi Pasifis Jepang

Jepang modern, memiliki konsep demokrasi yang khas, “dengan ini memproklamasikan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ­ditangan rakyat” adalah bunyi bagian dari Pembukaan Konstitusi Jepang. Namun di tengah konsep demokrasi itu, konsep Kekaisaran masih tetap dipertahankan (monarkhi konstitusional). Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakya­t yang memegang kedaulatan tertinggi.” (Pasal 1 Konstitusi Jepang).

Jepang adalah anti Perang. Pasal 9 Bab II tentang Penolakan Terhadap Perang, yang berbunyi: Paragraf pertama Dengan mencita-citakan secara sungguh-sunguh ­akan suatu perdamaian internasional yang didasarkan atas keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selama-lamanya menolak perang sebagai suatu hak berdaulat dari bangsa serta ancaman atau penggunaan dari kekuatan sebagai sarana-sarana penyelesaian perselisihan internasional.” Paragraf kedua: “Agar supaya untuk melengkapi sasaran dari paragraph sebelumnya, angkatan-angkatan darat, laut dan udara, demikian pula potensi perang lainnya, tidak akan dipelihara Hak mengenai pernyataan perang dari pemerintah tidak akan dikenal”. Sehingga dengan ini Jepang disebut sebagai

Negara Demokrasi Pasifis Jepang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer, dengan argumnetasi:

Gedung Diet Nasional (Parlemen Nasional Jepang)

Gedung Diet Nasional (Parlemen Nasional Jepang)

Pertama, Kabinet Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk oleh atau atas dasar

 Suasana sidang paripurna Diet

Suasana sidang paripurna Diet

kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. (Pasal 66 Konstitusi Jepang), Kedua, Para anggota kabinet Jepang mayoritas harus dipilih dari antara anggota-anggota parlemen (Diet). (Pasal 68 Konstitusi Jepang), Ketiga, Kabinet dengan ketuanya bertanggungjawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang anggota­nya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang daripadanya harus meng­undurkan diri.(Pasal 66 dan 69 Konstitusi Jepang), Keempat, Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka Kaisar Jepang dengan saran atau nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen. (Pasal 7 Konstitusi Jepang), Kelima, Hubungan yang erat antara Legislatif (parlemen) dengan Eksekutif. Dimana kabinet hanya hanya bisa menjalankan program bila ada persetujuan dari parlemen. Keenam, Adanya hubungan saling ketergantungan (interdependensi). Ketujuh, Sifat hubungan antara Eksekutif dan Legislatif bersifat Sub dan Supra ordinatif. (Pasal 41 Konstitusi Jepang)

Gedung MPR-DPR

Gedung MPR-DPR

Ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 melahirkan perubahan yang sangat besar dimana UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia. DPR juga dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga join session antara DPR dan DPD (bicameral). DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis.

Amandemen UUD 1945 telah memberikan nilai pergeseran yang sangat berarti dan besar dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencoba untuk lebih demokratis. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, dinyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kerangka pemikiran tersebut diatas telah memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia, dengan mengubah pola hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara.

MPR yang pasca amandemen UUD 1945 merupakan join session antara DPR dan DPD merubah paradigma sistem lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang lama, sehingga sekarang Indonesia menganut sistem dua kamar (bicameral) yang mana pada sistem ini dikenal dua badan terpisah, seperti DPR dan Senat, atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Dengan dua majelis yang terpisah ini lebih menguntungkan karena menjamin kualitas produk legislatif dan pengawasan atas eksekutif dapat dilakukan dua kali (double check), menurut Harun Alrasid, susunan MPR dengan sistem dua kamar ini bisa merumuskan tugas dan wewenang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif lebih fundamental dan lebih efektif dibandingkan dengan mengusulkan reposisi lembaga MPR, DPR, dan kepresidenan; apakah menganut trias politica murni atau tidak dalam pembagian kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara.

Perubahan dari sistem satu kamar (unicameral) menjadi dua kamar (bicameral) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Karena pada dasarnya, prinsip tersebut menurut Suwoto M. berkaitan dengan ketentuan pola hubungan antar lembaga yang meliputi pada proses pembentukan dan pengawasan kabinet, pertanggungjawaban kebijakan, serta pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Dengan ketentuan tentang “impeachment” ini maka akan semakin jelas tentang perbedaan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan yang dilakukan oleh parlemen terhadap Presiden.

Perbandingan antara Jepang dan Indonesia

Perbandingan

Jepang

Indonesia

Bentuk Negara

Monarkhi Konstitusional

Republik (Negara Kesatuan)

Demokrasi

Demokrasi Pasifis

Demokrasi Pancasila

Sistem Pemerintahan

Parlementer

Presidensiil

Kepala Negara

Kaisar

Presiden

Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri

Presiden

Sistem Parlemen

Strong Bicameral

Soft Bicameral

 Sistem dua kamar (bicameral) kita masih setengah-setengah, peranan DPD sangatlah minim, hal ini juga sejalan dengan bentuk Negara kita yang berbentuk Negara Kesatuan, bukan sebagai Negara Federal, walaupun dengan keberadaan Otonomi Daerah yang ada sekarang ini akhirnya menambah campur aduknya sistem yang ada, Antara Federal dan Kesatuan, antara Parlementer dan Presidensil, Antara satu kamar (unicameral) dan dua kamar (bicameral). Inilah Indonesia ku.

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: