Lembaga Amil Zakat


Di Indonesia sendiri, sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (marketing) merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para muzaki (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar, juga sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (rotibah) juga pemasukan yang diterima amilin.

Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan para muzaki dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Dan tumbuh-tidaknya kepercayaan muzaki terhadap lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya penyaluran zakat terhadap para mustahiq-nya itu, dengan yang disyari’atkan Islam. Maka dari itu permasalahan marketing juga pendayagunaan zakat dalam Lembaga Amil Zakat, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterikatan sehingga di dalamnya dibutuhkan penanganan secara serius oleh para amil zakat

Al-Ahnaf dan Sufyan as-Saury berpendapat bahwa si pemilik harta lebih berhak memilih ashnaf mana yang akan diberikan zakat. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa kedelapan asnaf itu berserikat dalam harta, karena itu masing-masing mempunyai hak yang sama, tidak boleh ada yang tertinggal.  Jika kita mengambil pemahaman dari kedua pendapat itu, jelas bahwa dalam hal kedudukan lembaga amil zakat dalam Islam, para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Al-Ahnaf dan Sufyan as-Saury menerangkan bahwa zakat lebih baik disalurkan oleh muzaki sehingga pemilihan ashnaf menjadi hak bagi si muzaki. Sementar pendapat Syafi’i, semua ashnaf tidak boleh satu pun tertinggal. Dengan kata lain, dikarenakan dalam ashnaf terdapat amilin, zakat mesti dihimpun dan diurus oleh amilin sehingga bagian amilin menjadi tersalurkan.

Terjadinya permasalahan seperti ini lantaran secara nash sendiri tidak ada ayat atau hadits yang secara eksplisit menyatakan harus, tidak boleh atau sunatnya hukum mengadakan amil dalam zakat.

Pada zaman Rasulallah shallallahu ‘alaihi wasallam, zakat merupakan harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para shahabat yang diutusnya. Rasulallah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus para wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada para mustahiq. Pada zaman abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya dzahir (tanaman, buah-buahan, dan ternak) maupun harta bathin (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh amilin. Baru pada zaman khalifah Utsman, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, dikarenakan melimpahnya harta bathin ketimbang harta dzahir disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan wewenang pelaksanaan zakat dari harta bathin kepada para muzaki pun diberlakukan. Dari semenjak ini tumbuhlah berbagai pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh amilin atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh amilin.

Yang jelas dari permasalahan ini, kita dapat menilai kalau dalam penetapan masalah amilin terdapat lahan bagi para fuqaha juga cendikiawan Islam untuk berijtihad seperti yang telah dilakukan oleh shahabat dan Khulafa ar-Rasyidin, Utsman Bin Affan. Jika ibadah yang kita lakukan merasa lebih baik untuk disalurkan langsung oleh kita kepada mustahiqnya, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan atau terancamnya keamanan ibadah zakat, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika terdapat umara (pemimpin atau ulama) yang dapat dipercaya dan mentaati umara itu lebih utama, di samping terdapatnya kelebihan-kelebihan nilai yang dimiliki zakat jika disalurkan lewat amilin, maka tentu zakat lebih baik disalurkan lewat amilin. Sementara dalam teknis penghitungan jumlah harta serta zakatnya sendiri, banyak kebijakan dari para lembaga amilin yang memperbolehkan oleh muzaki sendiri atau dikerjakan oleh amilin.

Setidaknya ada beberapa permasalahan yang dapat dirangkum sebagai berikut :

Pertama, Banyaknya kaum muslimin yang tidak melaksanakan zakat sesuai dengan syariat Islam. Padahal zakat merupakan Rukun Islam dan sudah diatur secara terperinci dalam Al Quran dan Hadist

Kedua, Tidak tepatnya penyaluran zakat, sesuai  mustahik yang telah ditetapkan oleh syari’at. Dalam Al-Qur’an ada delapan ashnaf yang berhak menerima, atau menjadi tempat disalurkannya, dana zakat. Dalam Al-Qur’an surah at-Taubah: 60 dijelaskan sebagai berikut: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para muallaf yang sedang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, orang-orang fi sabilillah, dan yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana”. Dalam hal ini setidaknya kita ambil skala prioritas sesuai dari urutan dalam ayat ini, sehingga fakir miskin menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat. Sehinnga zakat akan menjadi poros utama pengentasan kemiskinan.

Banyak masalah ketika penyaluran zakat ini lebih banyak berorietasi pada selain pengentasan kemiskinan. Di beberapa daerah banytak zakat yang disalurkan ke Ustadz, Tuan Guru, Kyiai, dsb. Dam juga zakat yang digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dll. Hal ini bermasalah ketika masuk kemanakah mereka dalam   delapan ashnaf yang berhak menerima zakat ?. Dan kalaupun ada ijtihad yang memasukkan ke dalam mustahiq zakat (8 ashnaf), seberapa besarkah persentasenya ? karena kadang-kadang di lapangan kepentingan pengentasan kemiskinan ini sekali lagi terpinggirkan.

Ketiga,  Lembaga Amil Zakat sebenarnya memiliki peranan yang luar biasa dalam proses pembangunan manusia, lebih khusus  dalam pemecahan masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Namun kadang kala banyak Lembaga Amil Zakat yang tidak dapat menjalankan peranan besar ini sehingga banyak rogram yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar dan yang bersifat produktif. Kadangkala juga ada  Lembaga Amil Zakat yang kurang profesional dalam penyaluran zakat, walaupun dengan adanya  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terutama tentang sanksi khususnyasanksi untuk Lembaga Amil Zakat telah memberikan dampak yang lumayan bagus untuk meningkatkan profesionalitas Lembaga Amil Zakat. Namun sekali lagi dilapangan kadang-kadang terjadi penyimpangan.

Lembaga Amil Zakat dan seluruh masyarakat dan Negara harus menekankan penyaluran zakat yang lebih bersifat produktif bukan sekedar konsumtif, sehingga zakat akan lebih mempunyai jangka panjang, bagaimana zakat dapat mencerdaskan bangsa, zakat harus dapat memberikan peluang pendidikan buat orang-orang miskin,   bagaimana zakat dapat memberikan pekerjaan, bagaimana zakat dapat memberikan kebahagiaan untuk semua.

Inilah salah satu keinginan terbesar saya, yaitu ingin membentuk / mengelola Lembaga Amil Zakat secara profesional dan memberikan sedikit  jalan keluar dari  multideminsi permasalahan bangsa kita. Semoga Allah SWT Memberkahi langkah2 kita. Amin

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: