Islam Dan Hak Asasi Manusia (Analisa Singkat tentang Hak Asasi Wanita)


Tulisan ini merupakan Makalah yang ditulis pada sekitar tahun 2005 an, Makalah ini disampaikan dalam mata kuliah Fiqih Jinayah di Syari’ah Twining Program, Fakultas Agama Islam :

Pendahuluan : Islam Dan Hak Asasi Manusia

Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai penutup para Nabi dan Rasul dengan membawa risalah yang syumul dan kamil, yaitu Islam. Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi beberapa konsep. Konsep yang dimaksud yaitu aqidah, ibadah, dan muamalat yang masing-masing memuat ajaran keimanan.

Aqidah, ibadah dan muamalat, disamping mengandung ajaran keimanan, juga mencakup dimensi ajaran agama Islam yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syariat atau fikih. Dalam ketentuan atau syariat itu terdapat ajaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai konsekwensi yang absolut ketika Islam sebagai agama yang sempurna. HAM dan Islam apakah memilih kolerasi yang dekat, ataukah HAM hanyalah konsep dari dunia Barat saja? Ini pertanyaan mendasar dalam pembahasan makalah ini.

Di dalam Islam ada dua konsep tentang Hak menurut Abu A’Ala Al-Maududi. Pertama, Hak Manusia atau haq al Ihsan atau Huquq Al-Ihsan Ad dharuriyyah. Kedua Hak Allah atau huquq Allah. Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan, hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM di Barat.

HAM dalam perspektif Islam baik hak Allah maupun hak manusia saling melandasi satu sama lainnya dan dalam implementasinya tidak ada satu pun yang terlepas, misalnya dalam salat, manusia tidak perlu memaksakan seseorang mau salat atau tidak, setelah mengingatkannya untuk salat, karena salat adalah hak Allah, maka tidak ada kekuatan duniawi, baik kekuatan negara, organisasi maupun perseorangan untuk mendesak orang salat, hal ini kalau dilihat bah salat menrupakan hak Allah.

Salat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah, meskipun demikian dalam salat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya. Sehingga dengan demikian sebenarnya dua hak ini bias saling berjalan. Sehingga mungkin saja ada kekuatan duniawi, baik kekuatan negara, organisasi maupun perseorangan untuk mendesak orang salat, dalam persfektif hak manusia sekaligus hak Allah. Seperti kaya adalah hak manusia, namun ketika ia kaya juga ada hak yang lain timbul, sehingga lahirlah zakat. Masdam, F. Mas’udi mengklasifikasi tingkatan hak dalam Islam. Pertama, Hak Darury (hak dasar) yakni apabila dilanggar manusia tidak harus sengsara, melainkan eksistensinya hilang yakni hakikat kemanusiaannya. Contohnya apabila hidup dilanggar maka manusia akan mati. Kedua, Hak Hajy (hak sekunder) yakni apabila tidak dipenuhi akan bertaubat pada hilangnya hak-hak elementer, contohnya tidak hak seseorang untuk memperoleh sandang, pangan yang layak, maka akan mengakibatkan manusia hilang hak-hak hidupnya sebagai hak dasar. Ketiga, Hak Tahsiny (hak tersier) yakni hak yang tingkatannya rendah dari hak primer dan tersier.

Hak Azasi Manusia dalam dunia Islam yakni menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia, sehingga merupakan tuntutan dari ajaran Islam sendiri, yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali. Islam memandang kehidupan manusia dengan menempatkan Allah SWT melalui ketentuan syariat, sebagai tolak ukur tentang baik dan buruk suatu tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi, maupun sebagai warga negara masyarakat atau warga negara. Maka Islam mengkaji HAM, berpijak pada tauhid yang mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia.

Kekuatan ukhuwah Islamiyah lebih dikedepankan dalam merajut benang persaudaraan di atas warna dan corak benang yang berbeda. Hak Azasi Manusia adalah kodrati yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia, dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan dan badan apapun. Hak kodrati itu lebih bersifat permanen, kekal, dan abadi tidak dapat dimodifikasi.

Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM, sebagaimana pandangan Maududi, bahwa ajaran HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta yang lahir di Inggris tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu pemikiran Islam mengenai hak-hak bidang sosial, ekonomi, dan budaya telah mendahului pemikiran Barat. Sejarah Islam mengungkap bahwa sumber utama HAM terdapat di dalam Alquran dan Hadits.

Dan hal itu diperlihatkan oleh Islam melalui tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Cairo atau Cairo Declaration. Dalam deklarasi Madinah melalui Piagam Madinah yang terdiri 47 point merupakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) bagi negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama di Madinah.
Fenomena Piagam Madinah yang dijadikan pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama tersebut sampai menimbulkan decak kagum dari seorang sosiolog modern terkemuka berkebangsaan Amerika, yaitu Robert N Bellah, yang menyatakan bahwa kehidupan Madinah yang sangat menjunjung tinggi HAM, terlampau modern untuk ukuran zaman itu.

Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasihati. Dan kelima menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah. Selain deklarasi Madinah juga terdapat deklarasi Cairo yang memuat ketentuan HAM yakni Hak Persamaan dan Kebebasan (QS. Al-Isra : 70, An Nisa : 58, 105, 107, 135 dan Al-Mumahanah : 8). Hak Hidup (QS. Al-Maidah : 45 dan Al – Isra : 33). Hak Perlindungan Diri (QS. al-Balad : 12 – 17, At-Taubah : 6). Hak Kehormatan Pribadi (QS. At-Taubah : 6). Hak Keluarga (QS. Al-Baqarah : 221, Al-Rum : 21, An-Nisa 1, At-Tahrim :6). Hak Keseteraan Wanita dan Pria (QS. Al-Baqarah : 228 dan Al-Hujrat : 13). Hak Anak dari Orangtua (QS. Al-Baqarah : 233 dan surah Al-Isra : 23 – 24). Hak Mendapatkan Pendidikan (QS. At-Taubah : 122, Al-Alaq : 1 – 5). Hak Kebebasan Beragama (QS. Al-kafirun : 1 – 6, Al-Baqarah : 136 dan Al Kahti : 29). Hak Kebebasan Mencari Suaka (QS. An-Nisa : 97, Al Mumtaharoh : 9). Hak Memperoleh Pekerjaan (QS. At-Taubah : 105, Al-Baqarah : 286, Al-Malk : 15). Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama (QS. Al-Baqarah 275 – 278, An-Nisa 161, Al-Imran : 130). Hak Kepemilikan (QS. Al-Baqarah : 29, An-Nisa : 29). Dan Hak Taharan (QS. Al-Mumtaharah : 8). Dari gambaran di atas baik deklarasi Madinah maupun deklarasi Cairo, betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak Islam ada sehingga Islam tidak membeda-bedakan latar belakang agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya.

Keyakinan bahwa standar HAM universal tidak bertentangan dengan Islam, juga tetap harus dikritisi karena ada beberapa hal mendasar yang tidak bias dipertemukan, ketika HAM Universal berpijak pada kemanusian tanpa batasan sedangkan Islam berpijak atas nama kemanusian dengan batasan Al Quran dan Hadits. Kendati masih ada tentangan yang besar dari sebagian kalangan

Begitu pula ketika dunia tersentak, kagum dan seakan tidak percaya ketika penghargaan Nobel Perdamaian 2003 diserahkan kepada Shirin Ebadi, pada 10 Desember tahun lalu. Perempuan pejuang hak asasi manusia (HAM) asal Iran berusia 56 tahun itu menyisihkan dua kandidat kuat, mantan Presiden Ceko Vaclav Havel dan Paus Yohanes Paulus II. Dibanding dua tokoh tersebut, jelas nama Shirin gaungnya terlalu lemah di dunia internasional.

Lebih mengagumkan lagi, dosen ilmu hukum di Universitas Teheran ini tercatat sebagai muslimah pertama yang menerima penghargaan Nobel. Tentu hal tersebut patut disyukuri tak hanya oleh kaum perempuan yang selama ini berjuang menuntut kesetaraan, namun juga oleh kaum Muslim pada umumnya. Terlepas dari keberatan sejumlah kalangan terhadap pemilihan ini, jelaslah anugrah Nobel itu justru menguatkan penilaian bahwa Shirin merupakan seorang yang teguh pada komitmen untuk menegakkan demokrasi dan HAM. Walaupun juga sekali lagi ini harus dipahami secara kritis apakah pemberian Nobel sebagai tanda bahwa Islam bias dikatakan juga mengandung HAM atau malah sebaliknya umat Islam bawa pemikirannya kepada konsep HAM ala Barat. Karena itu keesokan harinya setelah penobatan, koran-koran konservatif di Iran mengecam dengan pedas di sertai tulisan. ”Tujuan pemberiataan hadiah Nobel ini adalah untuk mempermalukan kaum Muslim, dan khususnya rakyat Iran,” demikian ditulis oleh harian dengan oplah terbesar, Kayhan.

Isu HAM yang sering menghantan Islam adalah permasalahan wanita, sehingga lebih jauh, penobatan ini akan pula menjadikan perempuan di Iran, dan juga di negara-negara lain, lebih percaya diri. Perlu saya jelaskan bahwa kaum perempuan merupakan separuh dari penduduk dunia. Oleh karenanya amatlah penting agar perempuan turut berpartisipasi pada 50 persen dari semua kegiatan yang ada. Mengekang perempuan dari keikutsertaan tersebut berarti memusnahkan separuh kemampuan penduduk dunia. Dan yang juga penting ditekankan adalah harapan akan adanya perubahan positif yang berarti bagi kemanusiaan serta perjuangan rakyat. Penganugerahan yang begitu besar ini semoga dapat menyentuh setiap pencinta kebebasan dan perdamaian, perempuan maupun kaum pria.

Dibandingkan 22 tahun lalu, hak-hak perempuan di Iran sudah jauh lebih baik. Tapi bukan berarti sekarang mereka tidak lagi menghadapi masalah. Bahkan dapat saya katakan, masih banyak masalah. Perlu diingat, bahwa untuk melihat suatu masyarakat, harus dicermati pula perihal budaya dan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat tersebut. Dalam hal ini, kebudayaan perempuan di Iran sudah sangat tinggi.

Sebagai gambaran, Banyak lulusan sarjana di dunia adalah kaum perempuan. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya perempuan di dunia sudah bisa sebanding dengan kaum lelaki. Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah masih adanya peraturan (undang-undang) yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Di banyak belahan dunia partisipasi kaum perempuan kurang dari 30 persen. Ini tentu masih jauh dari harapan mengingat untuk memajukan dan membangun suatu negara harus terlebih dahulu menghilangkan praktek diskriminatif. Perbedaan gender (tentunya dengan konsep Islam bukan ala Barat) harus dihilangkan. Semua pihak hendaknya bersandar pada nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada persamaan hak. Malah mungkin saja 50 persen anggota parleman adalah dari kaum perempuan.

Banyak isu femenisme yang beredar di Indonesia umumnya, hingga lagi mana yang sesuai dengan Islam dan tidak. Dikatakan bahwa perempuan menjadi sub-ordinat kaum pria. Praktek-praktek yang cenderung mengekang hak kaum perempuan masih terus terjadi. Misalnya saja, jika sang istri ingin berangkat ke tempat kerja atau berbelanja, harus mendapat izin dulu dari suami. Isu seperti ini tentu saja bertentangan dengan Islam, karena Islam memberikan batasannya dengan Al Quran dan Hadits

Sebenarnya Islam sangat memuliakan wanita, diskriminasi yang dialami perempuan Muslim di negaranya, baik di bidang politik, hukum, dan sosial, berakar dari budaya yang berwatak patriarki dan didominasi pria dan bukan merupakan ajaran Islam. Budaya semacam itu tidak menoleransi kebebasan dan demokrasi.

Hak asasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang hidup di muka bumi ini. Adalah satu kesalahan jika kita berbicara hak asasi adalah hanya milik negara-negara Barat. Pada dasarnya di mana pun kita berada punya hak yang sama dalam bidang apapun. Termasuk ketika kita memilih untuk hidup berdemokrasi. Adanya yang menyatakan bahwa Islam anti terhadap demokrasi dan hak asasi tetap juga harus dikritisi begitupula sebaliknya.

Penutup : Tetap tidakSama

Sekali lagi, Islam mempunyai konsep tersndiri tentang Hak Asasi Manusia sedangkan Barat juga mempunyai konsep tersendiri walaupun memang banyak hal yang memiliki persamaan.Namun dalam permasalahan wanita banyak sekali perbedaan antara kedua konsep ini. Analisa singkat ini hanya untuk menjawab awal permasalahan, sehingga dibutuhkan analisa selanjutnya untuk menjawab di manakah perbedaan dan persamaan antara keduanya?.

Wallahu’alam bishawab

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: