Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat


Perubahan-perubahan besar pada masyarakat dewasa ini, yang dipicu oleh revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi dunia, telah membawa dampak tersendiri bagi semakin menariknya sebuah kata demokrasi dan studi kebijakan publik. Pertama, revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi dunia telah mendorong terjadinya proses demo­kratisasi di sebagian besar negara-negara berkembang yang pada awalnya merupakan negara-negara otoriter. Kondisi ini mendorong keterlibatan aktor-aktor baru dalam perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan tidak lagi didominasi oleh sege­lintir elit politik yang tidak dapat dikritik, namun kini telah melibatkan semakin ba­nyak warga negara dan kelompok-kelompok kepentingan. Dengan demikian, peme­rintah dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang semakin beragam. Kedua, paralel dengan kondisi tersebut adalah bahwa globalisasi informasi telah melahirkan tipe masyarakat yang semakin kritis. Akibatnya, warganegara sekarang ini semakin pe­duli terhadap kebijakan-kebijakan publik yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan pribadinya, sehingga pemerintah harus semakin responsif dan akomodatif.Dan tantangan terbesar bagi proses perubahan Indonesia saat ini adalah upaya pembangunan hukum yang progresif di tengah percepatan ysng terjadi di dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, sejak kejatuhan rezim Soeharto dan berjalannya reformasi dan transisi demokrasi, maka proses politik banyak dipe­ngaruhi secara langsung oleh pasang-surutnya wacana demokrasi dan reformasi. Kebijakan-kebijakan publik yang telah lampau digugat, sementara kebijakan-kebijakan baru disusun untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tersebut mendapat dukungan, namun tidak sedikit yang justru mendorong terjadinya resistensi di kalangan pejabat, kelompok-kelompok dalam masyarakat dan menimbulkan kontroversi. Kebijakan publik dalam hal restrukturisasi perbankan menjadi salah satu contoh yang dapat di­kemukakan di sini.

Kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin urgent dan menarik jika dikaitkan dengan wacana otonomi daerah (desentralisasi) yang kini tengah mulai dija­lankan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan akan memberi kesejahte­raan sebagian besar rakyat, namun di balik harapan tersebut juga diliputi perasaan kekhawatiran. Otonomi daerah dicemaskan hanya akan melahirkan “raja-raja kecil” di daerah yang tidak mempedulikan kesejahteraan rakyat. Dengan asumsi demikian, maka studi kebijakan publik dengan alasan profesional menjadi semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, studi-studi kebijakan publik di Indonesia diharapkan dapat membe­rikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan publik yang akan datang, terutama dalam konteks kedaerahan. Hal ini dapat kita lihat salah satunya dalam permasalahan perumusan Peraturan Daerah.

Proses Otonomi Daerah dan desentralisasi seperti di Indonesia dengan adanya UU. No 32 Tahun 2004, akhirnya mendorong tingginya dinamika tuntutan masyarakat. Desentralisasi sendiri, sebuah ide besar yang didasari keingman untuk meminimalisasi fungsi, peran dan kekuasaan negara (stateless/minimalized state), memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal desentralisasi menghendaki adanya pemberian wewenang yang lebih pada organisasi,yang dimaksud di sini tentulah organisasi pemerintah yang ada pada level yang lebih rendah, dan pada saat yang sama meminimalisasi wewenang pada organisasi pada level yang lebih tinggi. Sedangkan pada dimensi horizontal, menghendaki adanya pemberian wewenang lebih pada organisasi selain organisasi pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan publik, dan pada saat yang sama mengurangi wewenang dan organisasi pemerintah dalam hal menangani persoalan-persoalan publik.

Dengan ini kita dapat menyaksikan bagaimana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena peran dan wewenang negara semakin diperkecil, dan praktek keseharian penyelenggaraan negara lebih diserahkan pada sekian banyak elemen yang ada dalam masyarakat. Sehingga dalam paradigma baru dalam teori-teori penyelenggaraan negara ini, produk-produk publik lebih merupakan hasil kesepakatan dari berbagai elemen tersebut. Dan yang harus diingat adalah bahwa negara (dengan segala perangkatnya) hanyalah merupakan salah satu pihak dari mereka-mereka yang hendak bersepakat itu. Bahkan lebih jauh lagi, negara dikehendaki oleh pandangan ini hanyalah berperan sebagai fasilitator saja dalam proses-proses persepakatan itu.

Implikasi dari hal itu adalah kebijakan publik sebagai sebuah hasil persepakatan tersebut menjadi pengendali utama dalam praktek penyelenggaraan Negara. Kebijakan publik lebih dipandang sebagai proses pengakomodasian kehendak-kehendak banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusannya, ketimbang sebagai sebuah produk hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan. Padahal kalau kita merujuk pada pengertian konvensional dari hukum, hukum adalah sebuah aturan yang dihasilkan oleh pemerintah yang sah dan dalam prakteknya dimasyarakat dapat dipaksakan pelaksanaannya. Di dalam pemaksaan rersebut kemudian kita mengenal adanva berbagai reward and punishment dalam konsep hukum tersebut. Dan yang memberikan itu adalah negara sebagai lembaga yang memiliki hekuasaan lebih.

Penjelasan perumusan kebijakan publik dengan peran serta (partisipasi) warga negara didasarkan pada pemikiran demo­krasi klasik dari John Locke dan pemikiran John Stuart Mill, yang menekankan pe­ngaruh yang baik dari partisipasi masyarakat/peran warga negara dalam perkembangan dan perumusan kebijakan publik. Dengan keikutsertaan warganegara dalam masalah-masalah masyarakat, maka para warganegara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau perspektif mereka di luar batas­-batas kehidupan pribadi.

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: