Lembaga Legislatif Indonesia Menerapkan Soft Becameralism


 

Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan besar dalam tata hubungan kelembagaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan hasil Amandemen Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 (1) UUD 1945 maka konsekuensinya, MPR kini bukan lagi menjadi lembaga tertinggi (tapi Lembaga Tinggi Negara yang sejajar dengan yang lainnya) yang memegang kekuasaan penuh yang bersifat taken for greated dari rakyat. Segala aktivitas dan kewenangan yang dijalankan harus mengacu dan berlandaskan UUD. MPR menjadi lembaga perwakilan yang bersifat bicameral (dua kamar yaitu DPR dan DPD) yang kedudukannya tidak berdiri di atas lembaga-lembaga negara lainnya.

Pasal 22D UUD 1945 dan Undang Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk) mengatur wewenang DPD, yang mana wewenang tersebut pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu wewenang mengajukan RUU, wewenang membahas RUU dan wewenang memberikan pertimbangan.

Dalam Lembaga Legislatif, Indonesia menerapkan soft becameralism, di mana posisi dan peran salah satu dewan lemah dan dewan lainnya kuat, yang dalam hal ini DPD posisi dan perannya lemah, sementara DPR posisi dan perannya sangat kuat.

Dengan sistem soft bicameralism ini sangat memungkinkan adanya hegemoni DPR terhadap DPD, dan berpotensi melahirkan superioritas DPR dalam pengelolaan negara. DPD tidak lebih dari sekadar wakil yang duduk dalam bidang legislatif, tapi tanpa kewenangan legislasi. Ketiadaan fungsi legislasi bagi DPD ini, bisa dimaklumi, karena sistem bikameral Indonesia lahir sebagai karbitan yang kering, tanpa roh. Sehingga kesemerawutan sistem membuat Bicameral Indonesia setengah hati dan kurang efektif dalam implementasinya.

Ada beberapa saran untuk memperbaiki keadaan ini :

 

 

Mengamandemen kembali UUD 1945 terutama pasal l 22D yang mengatur wewenang DPD, dengan memberikan fungsi legislasi secara utuh ke DPD sama seperti fungsi Legislasi DPR (strong bicameralism system) .

Kalau saran  di atas tidak bisa dilakukan maka perlu dilakuakan perbaikan sistem penunjang kerja DPD, dengan :

    1. Perlu ada mekanisme internal yang rapi dalam DPD, karena UU Susduk hanya mengatur pelaksanaan tugas DPD sebagai lembaga.

    2. Perlu ada lembaga pendukung yang melakukan riset dan drafting untuk membantu DPD dalam melihat isu teknis hukum dan melakukan riset. DPD lebih sebagai lembaga politik.

    3. Adanya kepentingan yang berbeda antara satu Propinsi dengan yang lain, bahkan dalam satu Propinsi mungkin ada pendapat berbeda dari individu anggota yang berbeda. Maka perlu ada cara membahas dan menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda ini secara sestematis

    4. Perlu adanya konsep Badan/Lembaga (Rumah Aspirasi) yang dapat membantu DPD dalam menjaring dan mengakomodasi masukan dari konstituen dalam hal penyusunan RUU secara efektif

    5. Adanya kedewasaan Negarawan dari Anggota DPD untuk mengakomodasi kepentingan nasional dan daerah secara seimbang dalam sebuah RUU

  1. Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan besar dalam tata hubungan kelembagaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan hasil Amandemen Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 (1) UUD 1945 maka konsekuensinya, MPR kini bukan lagi menjadi lembaga tertinggi (tapi Lembaga Tinggi Negara yang sejajar dengan yang lainnya) yang memegang kekuasaan penuh yang bersifat taken for greated dari rakyat. Segala aktivitas dan kewenangan yang dijalankan harus mengacu dan berlandaskan UUD. MPR menjadi lembaga perwakilan yang bersifat bicameral (dua kamar yaitu DPR dan DPD) yang kedudukannya tidak berdiri di atas lembaga-lembaga negara lainnya.

  2. Pasal 22D UUD 1945 dan Undang Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk) mengatur wewenang DPD, yang mana wewenang tersebut pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu wewenang mengajukan RUU, wewenang membahas RUU dan wewenang memberikan pertimbangan.

  3. Dalam Lembaga Legislatif, Indonesia menerapkan soft becameralism, di mana posisi dan peran salah satu dewan lemah dan dewan lainnya kuat, yang dalam hal ini DPD posisi dan perannya lemah, sementara DPR posisi dan perannya sangat kuat.

  4. Dengan sistem soft bicameralism ini sangat memungkinkan adanya hegemoni DPR terhadap DPD, dan berpotensi melahirkan superioritas DPR dalam pengelolaan negara. DPD tidak lebih dari sekadar wakil yang duduk dalam bidang legislatif, tapi tanpa kewenangan legislasi. Ketiadaan fungsi legislasi bagi DPD ini, bisa dimaklumi, karena sistem bikameral Indonesia lahir sebagai karbitan yang kering, tanpa roh. Sehingga kesemerawutan sistem membuat Bicameral Indonesia setengah hati dan kurang efektif dalam implementasinya.

B. Saran

  1. Mengamandemen kembali UUD 1945 terutama pasal l 22D yang mengatur wewenang DPD, dengan memberikan fungsi legislasi secara utuh ke DPD sama seperti fungsi Legislasi DPR (strong bicameralism system) .

  2. Kalau saran No 1 di atas tidak bisa dilakukan maka perlu dilakuakan perbaikan sistem penunjang kerja DPD, dengan :

    1. Perlu ada mekanisme internal yang rapi dalam DPD, karena UU Susduk hanya mengatur pelaksanaan tugas DPD sebagai lembaga.

    2. Perlu ada lembaga pendukung yang melakukan riset dan drafting untuk membantu DPD dalam melihat isu teknis hukum dan melakukan riset. DPD lebih sebagai lembaga politik.

    3. Adanya kepentingan yang berbeda antara satu Propinsi dengan yang lain, bahkan dalam satu Propinsi mungkin ada pendapat berbeda dari individu anggota yang berbeda. Maka perlu ada cara membahas dan menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda ini secara sestematis

    4. Perlu adanya konsep Badan/Lembaga (Rumah Aspirasi) yang dapat membantu DPD dalam menjaring dan mengakomodasi masukan dari konstituen dalam hal penyusunan RUU secara efektif

    5. Adanya kedewasaan Negarawan dari Anggota DPD untuk mengakomodasi kepentingan nasional dan daerah secara seimbang dalam sebuah RUU

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: