Demokratisasi Desa


The orde baru regime had created a centralistic, top-down govern­ment system.

At the village level, governance was done through a two sponged system, the military (BABINSA) and through the state beaurocracy. The UU No. 22/1999 on local autonomy should create a new relation between the state and village. To change a system however proved very hard and the result was disappointing. The UU No. 22/1999 was launched to replace the UU No. 5/1974 and UU No. 5/79 on village administration which were centralistic in character.

The launching of the new UU No.32/2004 was the government respond to the failure of UU No. 22/1999. Contrary to expectations the new law seems re-open the door for centralization which in effect could suffocate democratic and creative presence at the level and village level.

Desa pada masa lalu adalah suatu komunitas yang mempunyai kemerdekaan untuk melakukan kegiatan dalam rangka pengem­bangan urusan rumah tangganya. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan desa mereka urus sendiri sesuai dengan corak dan tradisi setempat. Pemahaman dan praktek demokrasi sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat desa. Pemahaman dan praktek nilai-nilai demokrasi tersebut menyatu dalam kehidupan sehari­-hari mereka. Bahkan desa adalah komunitas otonom (self governing community) yang paling tua dibanding kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan negara. Kalau kita melihat budaya yang hidup di desa, seperti gotong-royong, toleransi, musyawarah, saling menghargai dan menghormati, pada hakekatnya adalah manifestasi dari substansi demokrasi komu­nitarian di desa. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masya­rakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara­ bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mem­punyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Menurut Hatter benih-benih demokrasi di Indonesia telah lama hidup di desa-desa yang tersebar di belahan Nusantara. Hal ini ditandai oleh tiga hal, yaitu: Pertama, adanya tradisi atau cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari jaman dahulu sampai jaman sekarang dan tradisi itu tidak pernah hilang. Kedua, adanya tradisi atau cita-cita protes yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Ketiga, tradisi atau cita-­cita tolong-menolong. Gambaran nilai-nilai demokrasi khususnya di daerah jawa pernah hidup dalam hukum asli yang merupakan peribahasa “Desa mawa cara, Negara mawa tata” yang artinya hukum negara diatur ( ditoto ) oleh raja, ia lahir dan tumbuh atas kehendak raja yang berganti-ganti. Di desa hukum itu lahir dan tumbuh menurut coro, adat, kebiasaan, pendeknya menurut keadaan jadi ia “tidak dibuat oleh orang” tertentu, melainkan diadakan menurut “kebutuhan” oleh keharusan yang terasa oleh masyarakat sendiri. Dalam istilah modern hukum itu dapat disebut hukum yang paling demokratis. Dalam masalah penyelenggaraan pemeriritahan demokrasi juga telah hadir di desa sudah cukup lama. Kekuasaan pemerintahan desa dipegang bukan oleh kepala desa melainkan dipegang oleh apa yang disebut dengan rapat desa.Rapat desa sebagai peme­gang kekuasaan tertinggi di desa, ia adalah sebuah majelis yang disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara dalam rapat desa. Maka kepala desa pada saat itu tidak bisa bertindak sewenang­-wenang dalam membuat kebijakan karena ada yang mengontrol, yaitu rapat desa. Kepala desa bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh rapat desa.

Pada masa lalu di desa (pada umumnya di Jawa) ada sebuah dewan yang disebut dengan dewan Morokaki adalah suatu badan yang diberi kewajiban untuk memutus­kan segala perselisihan antara desa dan penduduk dan antara penduduk perseorangan, serta mengawasi pelaksanaan hukum adat. Kompetensi dewan morokaki tidak hanya terbatas pada mengadili perselisihan dalam hukum perdata, akan tetapi juga mengadili pelanggaran hukum pidana dan juga memberi pertimbangan dalam perselisihan hukum tatapraja. Jadi dewan Morokaki adalah sebuah “badan pengadilan” yudikatif, dan sekaligus menjadi “Dewan Pertimbangan”. Ia tersusun dari orang tua yang sebagai warga desa tingkat satu dengan sukarela telah melepaskan haknya atas tanah dan kewajibannya untuk anaknya atau anak menantunya laki-laki. Jumlah anggota tidak dibatasi.

Gambaran di atas menun­jukan bahwa demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa telah mengenal apa yang di sebut dengan mekanisme check and balances antara eksekutif dengan legislatif. Kontrol bagi penyeleng­garaan pemerintahan adalah upaya untuk menciptakan demokratisasi di desa. Di samping itu aspek representasi, yang merupakan prasyarat minimal indikator demokrasi, sudah lama pula dikenal oleh masyarakat desa di berbagai belahan daerah Indonesia.

Dimensi penting dalam demokrasi desa dalam kehidupan negara modern disatu sisi menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain ia menuntut partisipasi dari masyarakat. Relasi antara pemerintah dengan rakyat itu membutuhkan sarana untuk menjembatani mereka, yaitu melalui lembaga representasi. Dengan adanya lembaga yang mewakili representasi rakyat, maka rakyat mempunyai saham kedaulatannya. Representasi diperlukan agar demokrasi tidak dikendalikan oleh negara tetapi oleh rakyat. Dalam perkembangannya implementasi demokratisasi desa telah mengalami kemorosotan seiring peran negara dengan segala :nstrumennya termasuk regulasi dalam ranah desa. Otonomi desa yang semula hadir sebagai karakteristik yang membedakan dengan komunitas lainnya telah tercabut akarnya. Adanya intervensi negara ke dalam desa, telah memasukan desa dalam relasi yang marginal dengan negara. Negara dengan regulasinya memasukan desa ke dalam struktur penyelenggaraan pemerintahannya. Sejak jaman kerajaan, Hindia Belanda, Jepang, samapai jaman orde baru bahkan sampai sekarang desa tidak bisa menemukan kembali otonomi asli yang menjadi cita-cita dalam arti desa tetap di bawah bayang­bayang negara.

Menurut J. Kaloh, prinsip “Negara Kesatuan” meletakkan kekuasaan/ urusan” Pemerintahan pada “Pemerintah Pusat”, dengan kata lain pemegang kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat”. Namun dalam rangka “efisiensi dan efektivitas” penyelanggaraan Pemerintahan, “urusan” tersebut “dialirkan (dibagikan)” kepada Pemerintah Daerah, melalui konsep yang diberikan ke Daerah tetap “memiliki batas”. Prinsip Pemerintahan Daerah dalam rangka NKRI berarti urusan Pemerintah Daerah memiliki batas pada urusan Negara Kesatuan, sehingga prinsip Otonomi “luas” lebih tepat dari prinsip Otonomi dengan rumusan Otonomi yang seluas-luasnya, seakan tiada batas. Malah J. Kaloh berpendapat kesalahan fatal ini ada di UUD 1945.

Refleksi dari regulasi selama ini adalah kebijakan dan program yang dikembangkan tidak dikawal rakyat dalam kerangka sebuah sistem politik yang demokratis. Ketidakhadiran sistem politik yang demokratis membuat rakyat tidak men­dapatkan ruang yang luas untuk terlibat dalam merumuskan dan melakukan kontrol terhadap program dan kebijakan yang menentukan nasibnya. Akibatnya banyak sekali kebijakan dan pro­gram pembangunan yang diperun­tukkan untuk massa rakyat desa tidak mengenai sasaran dan dise­lewengkan dalam pelaksanaannya.

Dari refeleksi tersebut maka menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi desa melalui penyelenggraan pemerintahan desa yang menjujung tinggi prakarsa politik rakyat adalah sebuah prasyarat mutlak agar hak-hak rakyat desa dapat terpenuhi. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak dasar warga, maka Pemerintah harus melakukan langkah-langkah kerja yang dapat mendorong tumbuh dan berkem­bangnya demokrasi desa, bukan justru sebaliknya membendung prakarsa melalui regulasi yang sentralistik.

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: