Transisi Panjang Demokrasi Indonesia


Demokratisasi Indonesia terjadi tahun 1998, hal ini dikarenakan oleh kuatnya posisi kekuasaan Soeharto. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, Soeharto membangun basis material kekuasaannya melalui mesin-mesin penopang utamanya (tentara, birokrasi, Golkar dan teknokrat), Soeharto bisa dengan leluasa menggunakan sumber-sumber pendukungnya itu, memperkuat legitimasi kekuasaannya. Pada dekade yang sama, posisi sivil society dan kelas menengah perkotaan yang tumbuh di bawah program developmentalim tidak memberikan sumbangsih apa-apa terhadap pertumbuhan demokrasi.

Runtuhnya kekuasaan Soeharto disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling berperan adalah momentum krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan Soeharto kehilangan basis potensial kekuasaannya. Selama tiga dekade, basis ekonomi (material) digunakan Soeharto untuk membiayai loyalitas kalangan terbatas seperti tentara, birokrat dan elemen terpenting dalam partai Golkar dan kabinet yang dibentuknya.

Terlepas dari kegagalan orde baru untuk mewujudkan gagasan negara hukum/the rule of law dan masih belum jelasnya sosok masyarakat madani (civil society) yang ingin diwujudkan melalui gerakan reformasi, nampaknya dalam tataran gagasan ada rentangan benang merah di antara keduanya, gagasan “the rule of law” dan gagasan “civil society” terutama pada ciri-ciri yang melekat dari keduanya, sehingga dapat saling melakukan penguatan (empowering) dalam pelaksanaannya.

Tuntutan reformasi total memang marak di mana-mana. Semua orang gencar bicara reformasi di hampir semua tempat, dan kelompok-kelompok kecil bahkan partai politik bermunculan. Zaman regularisasi politik yang ketat telah kehilangan kesaktiannya, dan banyak tembok peraturan dan kebijaksanaan yang bobol. Ada keinginan yang besar untuk memiliki deregularisasi politik sehingga suasana kebebasan politik yang dirampas sejak tahun 1970-an awal kembali menjadi keseharian kita.

Dalam bidang hukum, misalnya, sangat banyak agenda reformasi yang dilontarkan baik itu menyangkut politik, ekonomi maupun administrasi penegakan hukum itu sendiri. Berbagai kajian tentang sistem politik baru yang memungkinkan sistem kepartaian, pemilu dan pers yang bebas mewarnai diskursus politik, dan konon beberapa pihak tengah mempersiapkan rancangan baru UU Pemilu, Kepartaian, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, Pemerintahan Daerah, Pers dan sebagainya. Definisi Demokrasi Pancasila yang “seolah-olah demokrasi” tampaknya ingin diganti dengan membuatnya menjadi benar-benar demokrasi.

Dalam konteks Hukum Ekonomi UU Antimonopoli, UU Perlindungan Konsumen, UU Pengusaha Kecil, UU Informasi Publik dan sebagainya menjadi amat penting untuk menjamin bahwa Indonesia bukanlah surga bagi penguasa dan pengusaha untuk terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Indonesia masa depan membutuhkan reformasi total agar kita bisa mempunyai kehidupan yang transparent, fair dan accountable. Perlu ada clean and healthy government. Dalam konteks ini semua pihak pasti setuju dengan semua aksi anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua pihak setuju agar cronyism tidak lagi ada. Semua pihak setuju agar ada demokrasi, Rule of Law dan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam melakukan reformasi tersebut kita tidak boleh menghalalkan segala cara yang pada gilirannya kalau kita tidak hati-hati bisa membunuh roda ekonomi karena terbunuhnya roda ekonomi akan menghancurkan gerakan reformasi tersebut. Kita semua tidak sudi terjadi ketegangan sosial yang terus-menerus karena hal tersebut akan pada akhirnya merugikan masyarakat miskin. Lebih jauh lagi hal itu akan membuka pintu bagi terjadinya disintegrasi bangsa seperti di Yugoslavia dan Uni Soviet dulu.

Hukum bisa memainkan peran instrumental dalam membawa reformasi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kehidupan bisnis. Di sini kita tidak semata-mata bicara tentang produk hukum seperti UU Anti Monopoli, UU Pengusaha Kecil, UU Perlindungan Konsumen dan yang lainnya, tetapi mutlaknya pranata-pranata hukum yang ada diberdayakan. Pranata-pranata hukum yang penting, di sini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan profesi hukum lainnya (konsultan hukum, advokat dan notaris). Pemberdayaan di sini haruslah berarti penghapusan segala bentuk kolusi, red tape, mafia peradilan dan sebagainya karena bukan rahasia umum lagi bahwa pranata-pranata hukum di negeri ini terkenal sangat terpolusi oleh kekuasaan dan keuangan. Salah satu faktor country risk Indonesia menjadi tinggi adalah karena tidak adanya kepastian hukum. Dunia usaha apalagi penanam modal asing merasa tidak nyaman berbisnis di sini karena sesewaktu haknya bisa digugat.

Pranata hukum yang amat penting untuk diperkuat adalah Mahkamah Agung karena salah satu parameter berdirinya negara hukum adalah berwibawa dan mandirinya Mahkamah Agung. Di pundak Mahkamah Agung terletak beban tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan tertibnya penyelenggaraan negara. Akan tetapi Mahkamah Agung kita dikenal amat lemah dan rentan terhadap campur tangan dari luar dirinya. Buat dunia usaha lemah dan rentannya Mahkamah Agung membuat mereka merasa tidak aman dalam melaksanakan bisnis mereka. Dalam konteks kesenjangan sosial di mana pengusaha besar menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan politik, maka Mahkamah Agung juga amat sering menjadi bagian dari kepentingan penguasa dan pengusaha. Proses pemerataan dan integrasi bangsa menjadi terganggu karena Mahkamah Agung yang kurang menangkap aspirasi keadilan yang tumbuh pada masyarakat bawah.

Selain itu, kita pun perlu mendorong dikembalikannya kepolisian ke jajaran administration of justice system sehingga kepolisian akan merupakan mitra penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan dan advokat. Masuknya kepolisian ke jajaran Angkatan Bersenjata telah menimbulkan ketegangan antara sesama penegak hukum padahal di hampir semua negara di dunia ini kepolisian itu selalu merupakan bagian dari aparat penegak hukum, bukan bagian dari Angkatan Bersenjata. Iklim penegakan hukum akan lebih kukuh jika pihak kepolisian menempatkan dirinya bahu-membahu bersama aparat penegak hukum lainnya, setidaknya tidak ada lagi psychological gap antara kepolisian dengan aparat penegak hukum lainnya. Jadi kepolisian pada dasarnya bukanlah aparat keamanan.

Indonesia masa depan akan lebih memberi harapan jika kepastian hukum dan keadilan bisa dibuat. Inilah essensi tuntutan reformasi hukum. Pelajaran berharga kita dari krisis ekonomi dan politik sekarang ini adalah karena hukum telah gagal memainkan perannya sebagai instrumen yang menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan kata lain hukum telah gagal dalam menciptakan clean and healthy government. Dalam konteks sosial sekarang, hukum pun telah gagal mempersatukan semua komponen bangsa dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik ini, malah yang terjadi adalah kemarahan dan kecemburuan sosial yang luas. Barangkali kita bisa mulai berpikir tentang perlunya suatu kebijakan hukum ekonomi baru semacam affirmative action yang secara bertahap mengurangi kesenjangan ekonomi antara pengusaha-pengusaha Cina dengan pengusaha-pengusaha pribumi sehingga tercipta suatu keseimbangan baru (new equilibrium) karena keseimbangan baru ini lebih menjanjikan kebersamaan yang lestari. Sementara itu pada dataran politik, kita juga mungkin perlu menggarisbawahi imbauan bahwa kalau kita ingin menciptakan kebersamaan sosial maka politik pun tidak boleh menjadi domain yang tak boleh dimasuki oleh orang-orang Cina. Dalam konteks ini sekali lagi kita mungkin perlu melancarkan diskursus tentang hak dan kewajiban dari warga negara (citizens) dalam sebuah negara.

Menurut Huntington ada empat tipe utama yang menjadi unsur dominan dalam transisi, Pertama, Transformasi, dimana pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mensponsori perubahan atau memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem demokratis. Kedua, Replasemen dimana dalam tipe ini ada tiga fase yang dilalui yaitu; 1) adanya perjuangan untuk menumbangkan rezim, 2) tumbangnya rezim, 3) perjuangan setelah tumbangnya rezim. Ketiga, Transplasemen, dimana demokrasi hasil kompromi dan fakta bersama antara pihak oposisi dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah hanya mau merundingkan perubahan namun tidak untuk memprakarsai perubahan. Keempat, Intervensi. Tipe ini terjadi dimana Negara demokratis melakukan pemaksaan atau tekanan terhadap Negara yang dikuasai oleh rezim otoriter untuk melakukan sejumlah langkah liberalisasi politik atau demokratisasi.

Transisi demokrasi di Indonesia menurut Huntington bertipe replacement, yang merupakan sebuah transisi yang matang dan lemah, proses ini sangat tergantung dengan kontinuitas perjuangan dari mereka yang memiliki komitmen yang kuat dengan pembangunan demokrasi. Dan dalam kasus Indonesia replacement ini menampakkan wajah yang tidak sempurna. Namun jika Indonesia memiliki cukup banyak tersedia kelompok sosial yang konsen dengan demokrasi, maka replacement ini akan menjadi matang setelah jatuhnya Soeharto. Namun apabila kelompok sosial itu sedikit maka berpeluang besar bahwa transisi demokrasi ini berbalik arah menjadi otoritarianisme baru.

Maka besar kemungkinan setelah berjalannya trasisi ini seluruh kekuatan status quo akan melakukan konsolidasi atau mempengaruhi perubahan ke demokrasi dengan memaksakan sejumlah kepentingannya, sehingga transisi demokrasi menjadi lunak (soft tansition).

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: