Bubarkan FPI ?


Catatan singkat tentang FPI :

  1. Sejak adanya reformasi pada tahun 1998 kita Bangsa Indonesia memasuki masa baru dengan beberapa fondasi bernegara yang baru yaitu : Kebebasan, Hak Asasi Manusia, Demokratisasi dan Supremasi Hukum.
  2. Atas dasar fondasi di ataslah pada zaman reformasi banyak berlahiran partai politik, Organisasi Masyarakat, LSM, dll. Salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI)yang berbentuk Organisasi Masyarakat (Ormas).
  3. Hal Mendasar. Apakah Ormas itu ? Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apakah tujuan dibentuknya Ormas ? Ormas dibentuk untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila. Apakah Fungsi Ormas ? Fungsi dari Ormas adalah sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya, pembinaan dan pengembangan anggotanya, peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional, sarana penyalur aspirasi anggota dan sarana komunikasi sosial diantara anggotanya atau sesama ormas atau dengan organisasi kekuatan sosial politik atau Pemerintah atau dengan yang lainnya. (Sumber : UU No. 8 tahun 1985).
  4. Kita sepakat untuk tidak sepakat dengan yang namanya  kekerasan, anarkisme dan pengrusakan. Oleh siapapun itu yang namanya kekerasan tidak bisa ditolelir, negara Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat.
  5. Pasca reformasi Kebebasan, Hak Asasi Manusia, Demokratisasi dan Supremasi Hukum menjadi fondasi dalam berbangsa, namun yang sangat berkembang kuat adalah Kebebasan dan sebaliknya yang sangat tertinggal adalah supremasi hukum. Dari sinilah akhirnya banyak menimbulkan permasalahan  kebangsaan dan bernegara, ketika kebebasan yang hampir kebablasan yang ditambah rumit dengan lemahnya supremasi dan penegakan hukum di Indonesia.
  6. FPI hadir dalam dua fondasi penting ini, FPI hadir sebagai wujud dari kebebasan berserikat, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur lebih detail dalam UUD 1945 pasca amandemen dan juga sejalan dengan banyak UU. FPI juga menenpatkan diri dalam koridor supremasi dan penegakan hukum,  ketika struktur hukum (pemerintah dan aparat hukum) tidak dapat (atau mungkin tidak mau) menegakkan peraturan yang ada, lebih khusus yang menurut pandangan Islam dan juga FPI sebagai bentuk kemaksiatan, seperti perjudian, pelacuran, narkoba, minuman keras, dan bentuk maksiat-maksiat lainnya. Inilah yang akhirnya menjadi permasalahan ketika Ormas memasuki ranah aparat penegak hukum.
  7. Tindakan FPI tidak dapat disalahkan seratus persen, karena permasalhan ini hanya sebagai sebab akibat dari mandulnya penegakan hukum yang ada, hilangnya ketegasan aparat ditengah kuatnya desakan para pemilik modal dan preman. Kehadiran FPI merupakan sebuah dorongan kuat untuk aparat agar dapat bertindak sebagaimana mestinya.
  8. Bahkan ada hipotesa yang mengatakan bahwa FPI lebih mirip dengan “pasukan penyerang” kepolisian.
  9. Dalam gerakannya inilah FPI banyak bergesekan dengan banyak pihak, para pemilik modal (para bandar miras, narkoba, pengusaha hiburan dan bahkan pengusaha media, sehingga tidak usah bingung kalau banyak media yang negatif menilai FPI) dan para preman.
  10. Banyak hal positif yang sebenarnya lahir dengan adanya gerakan FPI ini, banyaknya bandar narkoba, miras, dan pengusaha hiburan yang terusik dengan adanya FPI ini, padahal sebelum ada FPI mereka bisa santai beraktifitas dengan adanya perlindungan oknum aparat bahkan oknum pemerintah.
  11. Sehingga sangat mungkin penolakan FPI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah merupakan penolakan orang-orang yang merasa akan terganggu bisnisnya dengan adanya keberadaan FPI disana. Dan bukan penolakan atas dasar suku apalagi agama.
  12. Tak akan menyelesaikan masalah ketika kekerasan dilawan dengan kekerasan
  13. Revisi ataupun pergantian total UU No. 8 tahun 1985 tentang Keormasan tidak akan menyelesaikan masalah ketika supremasi dan penegakan hukum masih setengah hati. Akan lahir kumpulan masyarakat baik berupa apapun itu (Ormas, LSM, Yayasan ataupun hanya kumpulan masyarakat secara insidental)  yang akan terus mengisi kekosongan penegakan hukum ini dan memperjuangkan kepentingan mereka.
  14. FPI kedepannya lebih harus bertindak persuasif dan tidak menimbulkan anarkhis dalam gerakannya
  15. FPI kedepannya harus lebih meningkatkan koordinasinmya dengan aparat (kepolisian) sehingga lebih menenpatkan aparat sebagai penegak hukum dan FPI hanya sebagai masyarakat yang mendukung kepolisian dalam menegakkan peraturan.
  16.  Sangat tidak bijak kalau ormas seperti FPI dibubarkan

About aviv

Pemerhati Sosial Politik Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Afif Bizri, SHI, SH, M.Hum, lahir di Kandangan pada 12 Oktober 1981. Kuliah S1 dan S2 di Malang, Jawa Timur. Semasa Mahasiswa sempat aktif di LDK, SKI, Bem, Senat, Paham, KAMMI. Sekarang menjadi Abdi Negara dan Masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdomisili di Hulu Sungai Tengah, Kal Sel menikah dengan seorang akhwat bernama Mahmudach, S.ST. Bersama sama merajut tali kehidupan menuju Ridha Ilahy. Sekrang sudah dikarunia 3 orang anak, Muhammad Faiz Al Fatih, Muhammad Aqsha Ash Shiddiq dan Muhammad Thoriq Az Ziyad Lihat semua pos milik aviv

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: