Kudeta Mesir

Perkembangan politik Mesir kembali kacau. Hal ini bermula dari pascaputusan Mahkamah Konstitusi Mesir yang membubarkan parlemen hasil pemilu, Kamis (14/6/2012). Yang akhirnya membawa kembali kekuasaan tertinggi pada Militer   Putusan ini dipandang Ikhwanul Muslimin dan para aktivis sebagai alat melanggengkan kekuasaan pro-Mubarak. . . .Ada beberapa hal yang menurut saya perlu dibahas terperinci secara teori sehingga  bisa memahami permasalahan ini secara lebih komprehensif.

1. Transisi Demokrasi
2. Kekuasaan Mahkamah Konstritusi, dan Perkembangan di seluruh Dunia
3. Kudeta. Permasalahn Kudeta ini pernah saya risaukan pada tulisan saya 19 Desember 2011 dengan Judul Tulisan : Pelajaran dari Politik Mesi

Situasi terkini semakin diperparah dengan adanya penundaan  Pengumuman Hasil Pemilu Presiden Putaran Kedua, dan ini tentunya semakin membuat posisi rakyat dan kekuatan revolusi seperti digantung dan mengambang, dan sudah pasti ini seperti dalam persimpangan jalan dan malah menjadi jalan kembali mundur.

Tiga Point di atas (Transisi Demokrasi, Mahkamah Konstitusi dan Kudeta)  akan saya coba tuliskan dalam tulisan yang terpisah beberapa hari kedepan.

Namun paling tidak ada beberapa point penting yang perlu disadari dan perlu mendapat perhatian dunia Internasional :

1. Mahkamah Konstitusi (MK) Mesir, di hari Kamis, (14/6/2012) waktu setempat, menyatakan dasar pembentukan parlemen Mesir tidak sah, maka konsekuensi dari putusan itu adalah Parlemen Mesir harus dibubarkan, dan tugas legislatif akan dilakukan oleh Dewan Militer Mesir, selaku pemegang pemerintahan sementara Mesir.
2. Panitia Pemilu Mesir menunda Pengumuman Hasil Pemilu Presiden Mesir Putaran Kedua, yang menandakan semakin adanya kekuatan yang mencoba untuk melemahkan legitimasi proses demokrasi yang berjalan, dan kembalinya kekuatan militer beserta kekuatan status qou masa lalu.
3. Kondisi yang terjadi di Mesir merupakan gambaran bagaimana masih kuatnya kekuatan status qou di Mesir, dan memang terjadi di setiap Negara yang melakukan transisi dari Negara yang otoriter ke negara demokrasi.
4. KOndisi minggu – minggu ini buat Mesir merupakan waktu yang paling Berbahaya dan lebih berbahaya dari pada waktu terjadi Revolusi dan penumbangan Husni Mobarak. Karena yang terjadi adalah proses transisi, dimana belum ada pranata hukum dan sosial yang berdiri kokoh dan ligitimate.
5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Mesir yang ditindak lanjuti Militer  adalah  “kudeta”  dan para jenderal yang berkuasa di SCAF ( Dewan Tinggi Militer ) akan kembali memegang kekuasaan legislatif.
6. KOnsekwensi lanjutan dari kondisi ini adalah siapapun yang menang pada putaran kedua (kalau hasilnya tetap diumumkan) bisa berkuasa tanpa pengawasan parlemen dan tanpa sebuah konstitusi permanen untuk mendefinisikan kekuasaan atau tugasnya. Dan ini tentunya akan meninbulkan situasi ketatanegaraan yang tidak normal
7. Dengan kondisi yang ada maka jalan keluarnya adalah dengan  : Pertama : Membangkitkan kembali Kekuatan Rakyat,  dan menentang kekuasaan militer dan status qou dan meminta kekuasaan dikembalikan ke kekuatan sipil (dan ini sudah terjadi dengan turunnya ribuan demonstran di Lapangan Tahriri pasca turunya puitusan Mahkamah Konstitusi Mesir. Kedua :  Dukungan Internasional untuk proses Demokrasi, Negara -Negara Internasional harus mendesak pihak militer Mesir untuk sesegeranya mengembalikan suasana Mesir kepada kondisi yang aman dengan cara mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan jangan pernah menodai perjuangan revolusi dan demokratisasi. Sampai sekarang Amerika dan Prancis sudah memberikan statement dukungan pada kekuatan demokrasi. //  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, mengatakan negaranya ingin otoritas militer mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. “Transisi demokrasi sedang berjalan di Mesir, jangan sampai ini berbalik,” kata Clinton.

Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, Semoga akan berakhir dengan damai.